www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Perppu Ormas Akhirnya Sah, Pemerintah Punya Wewenang Bubarkan Ormas

Posted by On Oktober 24, 2017

Perppu Ormas Akhirnya Sah, Pemerintah Punya Wewenang Bubarkan Ormas

Perppu Ormas Akhirnya Sah, Pemerintah Punya Wewenang Bubarkan Ormas

Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang

Perppu Ormas Akhirnya Sah, Pemerintah Punya Wewenang Bubarkan OrmasTribunnews.com/ Ferdinand WaskitaRapat Paripurna DPR

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting sebab seluruh fraksi pada Rapat Paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat meskip un telah dilakukan forum lobi selama dua jam.

Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.

Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.

Sementara itu tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolakPerppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

"Kita telah mendapatkan hasil, dengan total 445 anggota, sebanyak 314 anggota menerima dan 131 menolak. Dengan demikian dengan mempertimbangkan catatan yang telah dipertimbangkan maka paripurna menyetujui Perppu No. 2 tahun 2017 menjadi undang-undang," lanjut Fadli.

Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang, maka pemerintah melalui regulasi ini memiliki wewenang untuk membubarkan se buah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila.

Pembubaran ormas merupakan tahapan sanksi terakhir yang akan dijatuhkan kepada ormas yang melanggar. Sebelumnya, pemerintah melalui menteri terkait akan memberikan peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan.

Jika sanksi penghentian kegiatan tak digubris, pemerintah baru akan menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum alias pembubaran.(*)

Berita ini telah tayang di kompas.com dengan judul: Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas

Editor: Teddy Yohannes Tarigan Sumber: Kompas.com Ikuti kami di Kepsek Paksa Siswi Kelas 9 untuk Berhubungan Badan Dengannya hingga Hamil, Begini Fakt anya Sumber: Tribun Pekanbaru

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »