Revitalisasi Kewenangan DPD RI Tanpa Amandemen UUD 1945

Revitalisasi Kewenangan DPD RI Tanpa Amandemen UUD 1945 PEKANBARU - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Seminar Nasional Revi...

Revitalisasi Kewenangan DPD RI Tanpa Amandemen UUD 1945

PEKANBARU - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Seminar Nasional Revitalisasi Kewenangan DPD RI Tanpa Amandemen UUD 1945 di Provinsi Riau. Seminar ini berfokus pada pembahasan eksistensi DPD RI yang semakin kehilangan dukungan dan legitimasi."Di sini lah peran DPD, kami menjembatani aspirasi daerah dan Insya Allah bisa dituntaskan melalui DPD. Apa yang tidak bisa dituntaskan dengan segera oleh daerah, kami menjembataninya untuk menuntaskan," kata anggota DPD RI dapil Provinsi Riau, Intsiawati Ayus dalam acara seminar nasional yang terlaksana berkat kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan DPP IKA FH Universitas Islam Riau di Hotel Grand Elite Pekanbaru, Selasa (14/11/2017) siang.Hadir sebagai narasumber dalam kesempatan ini, diantaranya Prof Dr Hj Ellydar Chaidar, SH MHum. Ia mengatakan, bahwa dalam kontek ketatanegaraan Indonesia pasca amande men UUD 1945, organ-organ kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, antara lain tentang DPD.Yang mana, sebagai subtansi konstitusi kehadiran DPD dalam sistem parlemen baru Indonesia digagas untuk menjamin keterwakilan daerah sebagai elemen penting dalam menunjang keutuhan NKRI.AdsAdapun salah satu perubahan terhadap UUD 1945 ialah dibentuknya badan baru, DPD dalam sistem Parlemen Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945 setelah perubahan menegaskan, MPR terdiri atas anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang."Tujuan dibentuknya DPD RI ini untuk mengokohkan NKRI dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, meningkatkan agresasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah," ungkapnya.Namun faktanya, secara konstitusi UUD 1945 menunjukkan betapa lemahnya peran dan fungsi DPD sebagai perwakilan lokal mengaburkan pardigma kedaulatan dan check and balance dalam kehidupan konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia."Sangat disayangkan meskipun MK dua kali memberikan penafsiran tentang penguatan kewenangan tugas legislasi DPD, tetapi putusan MK tersebut tidak serta merta membuat DPR dan pemerintah memberikan porsii kewenangan legislasi DPD," tandasnya. ***loading...Sumber: Google News | Berita 24 Riau

COMMENTS

Tulis Artikel
Nama

Lokal,1,
ltr
item
Berita 24 Riau: Revitalisasi Kewenangan DPD RI Tanpa Amandemen UUD 1945
Revitalisasi Kewenangan DPD RI Tanpa Amandemen UUD 1945
Berita 24 Riau
http://www.riau.berita24.com/2017/11/revitalisasi-kewenangan-dpd-ri-tanpa.html
http://www.riau.berita24.com/
http://www.riau.berita24.com/
http://www.riau.berita24.com/2017/11/revitalisasi-kewenangan-dpd-ri-tanpa.html
true
1993975937604522219
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy