www.AlvinAdam.com


Berita 24 Riau

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Revitalisasi Kewenangan DPD RI Tanpa Amandemen UUD 1945

Posted by On November 14, 2017

Revitalisasi Kewenangan DPD RI Tanpa Amandemen UUD 1945

PEKANBARU - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Seminar Nasional Revitalisasi Kewenangan DPD RI Tanpa Amandemen UUD 1945 di Provinsi Riau. Seminar ini berfokus pada pembahasan eksistensi DPD RI yang semakin kehilangan dukungan dan legitimasi."Di sini lah peran DPD, kami menjembatani aspirasi daerah dan Insya Allah bisa dituntaskan melalui DPD. Apa yang tidak bisa dituntaskan dengan segera oleh daerah, kami menjembataninya untuk menuntaskan," kata anggota DPD RI dapil Provinsi Riau, Intsiawati Ayus dalam acara seminar nasional yang terlaksana berkat kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan DPP IKA FH Universitas Islam Riau di Hotel Grand Elite Pekanbaru, Selasa (14/11/2017) siang.Hadir sebagai narasumber dalam kesempatan ini, diantaranya Prof Dr Hj Ellydar Chaidar, SH MHum. Ia mengatakan, bahwa dalam kontek ketatanegaraan Indonesia pasca amande men UUD 1945, organ-organ kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, antara lain tentang DPD.Yang mana, sebagai subtansi konstitusi kehadiran DPD dalam sistem parlemen baru Indonesia digagas untuk menjamin keterwakilan daerah sebagai elemen penting dalam menunjang keutuhan NKRI.AdsAdapun salah satu perubahan terhadap UUD 1945 ialah dibentuknya badan baru, DPD dalam sistem Parlemen Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945 setelah perubahan menegaskan, MPR terdiri atas anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang."Tujuan dibentuknya DPD RI ini untuk mengokohkan NKRI dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, meningkatkan agresasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah," ungkapnya.Namun faktanya, secara konstitusi UUD 1945 menunjukkan betapa lemahnya peran dan fungsi DPD sebagai perwakilan lokal mengaburkan pardigma kedaulatan dan check and balance dalam kehidupan konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia."Sangat disayangkan meskipun MK dua kali memberikan penafsiran tentang penguatan kewenangan tugas legislasi DPD, tetapi putusan MK tersebut tidak serta merta membuat DPR dan pemerintah memberikan porsii kewenangan legislasi DPD," tandasnya. ***loading...Sumber: Google News | Berita 24 Riau

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »